Sekretaris Komisi II DPRD Sumatera Selatan, Fenus Antonius, memastikan kelangkaan beras premium kemasan 5 kilogram di Palembang tidak bisa diselesaikan satu institusi saja. Komisi II DPRD Sumsel berencana memanggil Satgas Pangan, Bulog, dan sejumlah dinas terkait untuk membongkar penyebab tersendatnya pasokan dari hulu hingga hilir.
PALEMBANG — Fenus Antonius menegaskan bahwa persoalan kelangkaan beras premium 5 kilogram harus diurai dari hulu, bukan sekadar soal harga dan produksi. Setelah meninjau langsung salah satu produsen beras di Palembang, ditemukan persoalan pada ketersediaan bahan baku gabah.
Dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Sumsel akan menggelar rapat dengan mengundang Satgas Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, serta Bulog. Rapat itu akan membahas kondisi pasokan gabah, stok beras, penyerapan hasil panen, hingga kemungkinan distribusi gabah keluar Sumatera Selatan.
Salah satu kecurigaan yang muncul adalah banyaknya gabah asal Sumsel yang keluar daerah, sehingga berdampak pada pasokan beras di dalam provinsi. Jika verifikasi lapangan membuktikan hal tersebut, Komisi II DPRD Sumsel mendorong langkah pengamanan produksi pangan daerah.
Fenus bahkan mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki regulasi yang mengatur distribusi hasil pangan strategis, khususnya gabah. Ia mencontohkan Lampung yang sudah memiliki aturan daerah terkait pengendalian keluarnya hasil pangan dari wilayah tersebut.
“Kalau memang diperlukan, kita harus mendorong Gubernur Sumsel untuk membuat aturan yang mengatur hasil pangan masyarakat, khususnya padi, agar tidak sembarangan dibawa keluar Sumsel,” katanya.
Fenus memperingatkan, kelangkaan beras premium berpotensi mendorong konsumen beralih ke beras program pemerintah yang selama ini diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap stok beras bersubsidi.
“Jangan sampai ketika beras premium langka, masyarakat bergeser ke beras program pemerintah. Ini yang juga harus kita antisipasi,” ujarnya.
Meski mendorong adanya aturan pengendalian distribusi gabah, Fenus menekankan kebijakan tersebut harus dirumuskan berdasarkan data dan kajian yang jelas. Tujuannya agar mekanisme perdagangan dan kepentingan petani tidak terganggu oleh regulasi yang terlalu kaku.
Komisi II DPRD Sumsel menegaskan, kelangkaan beras premium harus segera diurai dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal harga dan produksi, tetapi juga memastikan gabah Sumsel benar-benar terserap dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah sendiri.