PALEMBANG — Rapat Paripurna ke-XXXVII DPRD Sumsel yang digelar Senin (27/7/2026) menjadi panggung bagi Banggar untuk menyampaikan sederet rekomendasi kepada Pemprov Sumsel. Meski angka realisasi anggaran di salah satu mitra kerja Komisi II mencapai 94,03 persen, masih tersisa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) senilai lebih dari Rp 21,8 miliar yang belum terurai.
Silpa Rp 21,8 Miliar: Akar Masalah di Perencanaan?
Juru Bicara Banggar DPRD Sumsel Rita Suryani menegaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah membentuk tim evaluasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim ini bertugas mengurai penyebab munculnya Silpa yang dinilai mengindikasikan perencanaan anggaran yang belum optimal.
"Kami minta kualitas perencanaan anggaran ditingkatkan. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak terserap maksimal untuk kepentingan masyarakat," ujar Rita dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Andie Dinialdie.
PAD dan Penegakan Perda Jadi Sorotan
DPRD juga menyoroti lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banggar menilai dukungan anggaran operasional bagi Satpol PP perlu ditingkatkan. Alasannya, penegakan peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan sumber-sumber PAD dinilai masih longgar.
Tak hanya itu, Inspektorat Provinsi Sumsel didorong untuk memperluas audit berbasis risiko. Langkah ini diyakini bisa mencegah potensi penyimpangan pada pendapatan daerah dan belanja operasional sejak dini.
Program Bedah Rumah dan Dana Hibah: Tepat Sasaran?
Banggar memberikan perhatian khusus pada sejumlah program strategis. Program bedah rumah, misalnya, diminta benar-benar menyasar warga yang membutuhkan. DPRD juga mendorong Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk menghasilkan inovasi unggulan khas Sumsel, bukan sekadar proyek seremonial.
Selain itu, dana hibah yang digelontorkan pemprov harus diarahkan secara ketat untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah. "Kami juga mengingatkan seluruh OPD untuk menjaga tertib administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan," tambah Rita.
Gubernur Herman Deru: Semua Masukan Jadi Bahan Evaluasi
Hadir dalam rapat tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan apresiasi atas penyelesaian pembahasan yang tepat waktu. Ia menegaskan bahwa seluruh kritik dan rekomendasi dari Banggar akan menjadi bahan evaluasi serius.
"Masukan yang disampaikan DPRD sangat berarti bagi penyempurnaan tata kelola keuangan daerah. Kami mencatat seluruh rekomendasi sebagai komitmen bersama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi," ujar Deru.
Dengan disepakatinya Raperda ini, DPRD dan Pemprov Sumsel berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat. Target akhirnya: mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat menuju visi 'Sumatera Selatan Maju Terus untuk Semua'.
