PALEMBANG — Ketua Harian DPW PSI Sumsel, Hairil Anwar Moerni, mengatakan agenda kedatangan Jokowi masih dalam tahap penyusunan. Pihaknya tengah menyesuaikan jadwal serta menentukan lokasi-lokasi yang akan disambangi.
“Rencana kunjungan Pak Jokowi ke Sumsel ada pada awal Agustus. Untuk tanggal pastinya masih dicocokkan dengan waktu beliau,” kata Hairil, Rabu (8/7/2026).
PSI Sumsel juga mengusulkan agar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Menurut Hairil, jika terealisasi, momen tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri karena menghadirkan figur ayah dan anak dalam satu panggung politik.
“Kalau Ketum PSI hadir tentu menjadi hal yang baik. Bisa menjadi momen duet anak dan bapak. Apalagi saat Rakorwil PSI sebelumnya, seluruh pengurus DPP hadir di Sumsel,” ujarnya.
Hairil menyebut, pihaknya masih merancang sejumlah titik kunjungan. Beberapa kabupaten dan kota menjadi pertimbangan, meski waktu yang terbatas kemungkinan membuat agenda hanya terpusat di beberapa wilayah prioritas.
“Kami ingin beliau bisa keliling Sumsel, tetapi tentu harus menyesuaikan waktu. Seperti kunjungan di Lampung yang berlangsung sekitar tiga hari, kemungkinan ada beberapa daerah yang menjadi prioritas,” jelasnya.
Menariknya, PSI Sumsel mengklaim tidak akan menentukan lokasi kunjungan berdasarkan basis massa partai semata. Seluruh wilayah dinilai memiliki peluang yang sama untuk mendapat perhatian.
“Semua daerah potensial menjadi basis. Kondisi politik saat ini sudah berubah, sehingga hasil pileg maupun pilpres sebelumnya tidak bisa sepenuhnya menjadi ukuran,” kata Hairil.
Hairil menegaskan, PSI tidak ingin hanya mengandalkan popularitas Jokowi sebagai tokoh nasional. Partai justru ingin melihat bagaimana masyarakat menilai kinerja selama sepuluh tahun kepemimpinannya.
“Beliau tokoh nasional, tentu ada yang mendukung dan ada yang tidak. Yang ingin kami lihat adalah bagaimana masyarakat menilai apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun kepemimpinan beliau,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perubahan peta dukungan politik kini tidak lagi semata-mata ditentukan oleh latar belakang daerah atau identitas masyarakat. Penilaian terhadap sikap, gagasan, dan kebijakan seorang tokoh menjadi faktor yang lebih dominan.
“Kita tidak melihat jumlah orangnya, tetapi bagaimana masyarakat melihat perbuatan, pemikiran, dan kebijakan yang sudah berjalan. Kunjungan ini juga menjadi cara untuk mendengar langsung apakah yang dilakukan selama ini masih mendapat penerimaan dari masyarakat,” pungkasnya.