SUMATERA SELATAN — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah sedang mempelajari keberhasilan India membangun 40 juta unit rumah dalam 12 tahun atau rata-rata 3 juta unit per tahun. Langkah ini diambil untuk mencari formulasi yang lebih efektif dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Ia mengakui capaian pembangunan rumah di dalam negeri sudah signifikan, tetapi kebutuhan masyarakat masih sangat besar.
"Prestasi yang sudah kita capai sungguh signifikan. Namun, kita menyadari bahwa masih jauh lebih banyak lagi yang diperlukan oleh rakyat kita," ujar Prabowo dalam sambutannya.
Ketertarikan Prabowo terhadap program perumahan India bukan tanpa alasan. Negara tersebut berhasil membangun puluhan juta unit rumah dalam satu dekade lebih dengan mengandalkan teknologi konstruksi yang efisien dan biaya yang terkendali.
"Saya tertarik pada pengalaman bangsa India. Mereka mampu membangun 40 juta rumah dalam 12 tahun, atau kira-kira 3 juta rumah setiap tahun. Ini sedang saya pelajari, bagaimana caranya. Ada teknik-teknik tertentu, dan ini bisa kita coba," ungkapnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan skema pembiayaan konvensional seperti KPR FLPP, tetapi juga tengah menjajaki terobosan dari sisi metode pembangunan. Efisiensi waktu dan biaya menjadi kunci utama yang ingin diadopsi.
Data kebutuhan rumah di Indonesia masih menunjukkan angka backlog yang tinggi. Setiap tahun, kebutuhan rumah baru terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan pembentukan rumah tangga baru, sementara pasokan dari pengembang maupun program pemerintah belum mampu menutup seluruhnya.
Akad massal di Batang yang dihadiri Presiden menjadi salah satu wujud realisasi program FLPP. Skema ini memberikan subsidi pembiayaan agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengakses KPR dengan bunga ringan dan uang muka terjangkau.
Namun, program pembiayaan saja dinilai tidak cukup. Tanpa percepatan dari sisi konstruksi, target penyediaan rumah akan sulit dikejar. Kajian terhadap model India diharapkan bisa melahirkan kebijakan turunan yang mempercepat proses pembangunan di lapangan.
Pemerintah belum merinci teknik spesifik yang akan diadopsi dari India. Yang jelas, kajian ini melibatkan pendalaman terhadap metode konstruksi yang memungkinkan pembangunan masif dalam waktu singkat tanpa mengorbankan kualitas.
Jika model tersebut berhasil diterapkan, bukan tidak mungkin target pembangunan rumah di Indonesia bisa ditingkatkan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Keputusan akhir mengenai adopsi teknologi dan regulasi pendukungnya akan menjadi penentu realisasi program ini di lapangan.