SUMATERA SELATAN — Kebijakan pangan nasional bersiap memasuki babak baru. Perum Bulog tengah menyusun rencana penerapan harga tunggal untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh Indonesia, meniru konsep BBM Satu Harga yang selama ini dijalankan PT Pertamina (Persero).
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa skema ini baru bisa dieksekusi setelah kondisi keuangan perusahaan dinyatakan positif. Proyeksi laba Rp 1,14 triliun pada 2026 menjadi fondasi utama untuk merealisasikan gagasan tersebut.
"Kami akan laporkan dulu, memang itu dalam rencana kami di awal, apabila sudah positif keuangan kita, kita akan buat seperti Pertamina. Pertamina mampu membuat harga satu harga dari Sabang sampai Merauke," kata Rizal di Kantor Bulog, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Perbaikan finansial Bulog ditopang oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan margin keuntungan perusahaan dari sebelumnya Rp 50 per kilogram menjadi 7 persen. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2026.
Dengan hitungan matematis, margin 7 persen tersebut setara dengan sekitar Rp 970 per kilogram beras. Angka ini menjadi penyumbang utama proyeksi laba perusahaan pelat merah tersebut hingga akhir tahun.
"Margin Bulog yang dulunya per kilo Rp 50 sekarang menjadi 7 persen. Nah 7 persen itu kalau dikalkulasikan dengan angka menjadi sekitar Rp 970," jelas Rizal.
Selain dari kenaikan margin, Bulog juga diuntungkan oleh efisiensi beban bunga pinjaman. Tingkat suku bunga bank yang sebelumnya berkisar 7-8 persen berhasil ditekan menjadi sekitar 3 persen, ditambah subsidi bunga kredit pemerintah sebesar 2 persen. Langkah ini diperkirakan menghemat biaya perusahaan lebih dari Rp 1,07 triliun dalam satu tahun.
Saat ini, harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP masih menunjukkan disparitas yang cukup lebar antarwilayah. Di Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET dipatok Rp 12.500 per kilogram atau Rp 62.500 per kemasan 5 kilogram.
Sementara itu, wilayah Sumatera di luar Lampung dan Sumsel, NTT, serta Kalimantan menetapkan HET lebih tinggi, yakni Rp 13.100 per kilogram. Adapun Maluku dan Papua menjadi wilayah dengan HET termahal, mencapai Rp 13.500 per kilogram atau Rp 67.500 per kemasan 5 kilogram.
Rizal menegaskan bahwa besaran harga tunggal yang akan diterapkan nantinya masih menunggu keputusan pemerintah melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). "Insya Allah Bulog juga kalau memang sudah positif, kita akan ajukan ke pemerintah jika diizinkan kami buat harga beras medium, yaitu beras SPHP. Seperti satu harga nanti, nanti kita nunggu kebijakan dari pemerintah satu harganya berapa," ujarnya.
Tambahan keuntungan yang diperoleh tidak semata-mata untuk memperkuat neraca keuangan. Rizal berjanji bahwa surplus tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat luas.
"Ini dengan penambahan hasil yang positif ini kami Bulog akan memperbaiki dan menaikkan kualitas serta menaikkan tingkat pelayanan kami kepada masyarakat dan kami berjanji akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia," tegasnya.
Langkah Bulog ini menjadi preseden baru bagi BUMN pangan dalam menciptakan keadilan harga di tengah tingginya biaya logistik antarwilayah. Jika skema satu harga benar-benar berjalan, masyarakat di Indonesia timur akan merasakan manfaat langsung berupa harga beras yang setara dengan konsumen di Pulau Jawa.