PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak bisa bekerja sendiri dalam mengejar target penyediaan rumah layak huni. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mewujudkan program prioritas nasional penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyatakan, sinergi dengan 17 kabupaten dan kota serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah strategis untuk mempercepat realisasi program tersebut. Menurutnya, keterbatasan tenaga dan dana menjadi alasan utama mengapa kolaborasi ini tidak bisa ditawar.
Salah satu terobosan yang dihadirkan Pemprov Sumsel adalah penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban awal masyarakat berpenghasilan rendah saat membeli rumah.
"Untuk mewujudkan hunian layak dan terjangkau, Pemprov Sumsel juga mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah tentang pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan," jelas Cik Ujang di Palembang, Selasa.
Program penyediaan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen. Pemprov Sumsel menilai, tanpa dukungan pengembang, perbankan, dan akademisi, target pembangunan hunian dalam jumlah besar mustahil tercapai.
"Penyediaan rumah dalam jumlah yang banyak membutuhkan kolaborasi semua pihak. Tidak mungkin bisa dilakukan Pemprov Sumsel sendirian yang memiliki keterbatasan tenaga dan dana," ujarnya.
Partisipasi semua pihak dinilai berperan besar dalam mendorong keberhasilan program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan semua pihak terkait, diharapkan target nasional hunian layak dan terjangkau dapat terealisasi secara inklusif dan berkelanjutan.
Kebijakan ini menyasar masyarakat di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak. Dengan adanya pembebasan BPHTB, biaya kepemilikan rumah diharapkan turun signifikan di awal transaksi.
Langkah ini menjadi angin segar bagi warga berpenghasilan rendah yang selama ini terkendala biaya administrasi. Pemprov Sumsel optimistis, dengan skema kolaborasi dan insentif fiskal ini, akses terhadap rumah layak huni akan semakin terbuka lebar di seluruh wilayah Sumatera Selatan.