Menteri Dody Hanggodo: Pembangunan Papua Tengah Wujud Pemerataan dari Nabire

Penulis: Redaksi  •  Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:12:12 WIB
Menteri Dody Hanggodo: Pembangunan Papua Tengah Wujud Pemerataan dari Nabire
JAKARTA - Dari Kabupaten Nabire, Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmennya mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah Papua melalui penyelesaian kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

Direktorat Jenderal Cipta Karya menangani pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, dengan progres yang tercatat mencapai 36,90% per 9 Agustus 2026. Seluruh bangunan ditargetkan berdiri sempurna pada Desember 2026.

Konstruksi berjalan sejak 20 Oktober 2025 dan dikerjakan oleh kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO), dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar yang seluruhnya bersumber dari APBN.

Menteri PU Dody menegaskan pentingnya kolaborasi lintas tingkat pemerintahan. "Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Kawasan pusat pemerintahan ini juga tak lepas dari penataan lingkungan sekitarnya, seperti gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta plambing dan elektrikal. Pekerjaan yang dimulai Desember 2025 ini sudah mencapai 25,34%, mencakup penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, dan pengujian sand cone, dengan target rampung Desember 2026.

Soal jarak tempuh, kawasan ini berada sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, sementara dari pusat Kabupaten Nabire berjarak sekitar 28,5 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 60 menit.

Pembangunan ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian pada pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai unsur penting pembangunan nasional yang inklusif.

Kementerian PU menyatakan langkah ini sejalan dengan PU 608, momentum menghadirkan infrastruktur yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk di Papua.

Reporter: Redaksi
Back to top