PALEMBANG — Sumur minyak ilegal di Sumatera Selatan kerap memicu kecelakaan dan kerusakan lingkungan. Kini, pendekatan baru hadir. Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho meminta kalangan akademisi UIN Raden Fatah Palembang memberikan kajian ilmiah untuk menata sektor energi rakyat tersebut.
Permintaan itu disampaikan saat menerima audiensi jajaran rektorat di Mapolda Sumsel, Senin (11/5). Kapolda menilai kontribusi perguruan tinggi dibutuhkan untuk mengkaji aspek sosial, ekonomi, dan dampak lingkungan dari program legalisasi sumur minyak rakyat.
Mengapa Sumur Minyak Rakyat Butuh Kajian Akademik?
Sumatera Selatan memiliki ribuan sumur minyak tradisional yang dikelola masyarakat. Tanpa pendampingan ilmiah, pengelolaan berisiko melanggar aturan dan membahayakan keselamatan. Kapolda menekankan pentingnya dukungan akademis agar program penataan berjalan aman dan sesuai ketentuan pemerintah.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan, kritik, maupun evaluasi dari kalangan kampus. Perspektif akademis sangat penting bagi Polda Sumsel untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan humanis,” ujar Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan, Selasa (12/5).
Peran 21 Ribu Mahasiswa dalam Harmoni Sosial
Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof Dr Muhammad Adil, MA, menyebutkan potensi lebih dari 21 ribu mahasiswa dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah. Fokus utamanya: penguatan moderasi beragama, edukasi hukum, dan pengabdian masyarakat.
“Sumatera Selatan hingga saat ini tetap mampu menjaga stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat secara baik, termasuk menjaga wilayah tetap kondusif dari konflik horizontal maupun isu intoleransi,” kata Rektor.
Ia mengapresiasi hubungan baik yang terjalin antara Polda Sumsel dan civitas akademika. Sinergi ini dinilai penting untuk menciptakan ruang komunikasi sehat antara mahasiswa dan aparat keamanan.
Transformasi Polri: Dari Represif ke Dialogis
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan keterbukaan terhadap dunia akademik merupakan bagian dari transformasi institusi. Polri, kata dia, kini mengedepankan pendekatan dialogis dan transparansi.
“Kami berkomitmen terus membangun kolaborasi dengan dunia pendidikan. Kampus memiliki peran penting dalam membentuk budaya hukum, kesadaran sosial, dan kualitas sumber daya manusia,” tutupnya.
Audiensi ditutup dengan komitmen memperluas kerja sama di bidang penelitian sosial, peningkatan literasi hukum, serta penguatan moderasi keagamaan demi menjaga Sumsel tetap kondusif.
