PRABUMULIH — Evaluasi ini bukan sekadar formalitas. Pemkot Prabumulih ingin memastikan setiap warga mendapat layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas, bukan hanya di rumah sakit, tapi juga di garda terdepan seperti puskesmas dan posyandu.
Pertemuan strategis bersama Tim BPKP Perwakilan Sumsel digelar di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Pemkot Prabumulih, Selasa (12/5/2026). Wakil Wali Kota Franky Nasril yang mewakili Wali Kota H. Arlan memimpin langsung rapat tersebut.
Instruksi Keras: Data Harus Valid dan Transparan
Franky Nasril menekankan bahwa keberhasilan evaluasi ini sangat bergantung pada kualitas data yang diserahkan oleh setiap perangkat daerah. Ia meminta seluruh instansi untuk kooperatif dan tidak menutup-nutupi informasi.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap warga Prabumulih mendapatkan layanan kesehatan yang tidak hanya cepat, tapi juga berkualitas dan akuntabel," ujar Franky dalam sambutannya.
Asisten I DR. Drs. Aris Priadi, S.H., M.Si, yang mendampingi Wawako, juga menginstruksikan agar respons terhadap permintaan data dari BPKP dilakukan secepat mungkin. Data yang valid akan menjadi fondasi bagi kebijakan peningkatan layanan kesehatan ke depan.
Sinergi Lintas Instansi, DPMD Ikut Dilibatkan
Rapat ini dihadiri oleh jajaran Inspektorat, RSUD Kota Prabumulih, Puskesmas Prabumulih Barat, Puskesmas Pasar, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kehadiran DPMD menjadi sinyal kuat bahwa penguatan kesehatan akan dimulai dari level akar rumput.
Posyandu di desa dan kelurahan akan menjadi fokus utama. Pemkot ingin memastikan peran posyandu sebagai benteng pertama kesehatan masyarakat berjalan maksimal, bukan sekadar tempat imunisasi rutin.
Optimisme Membangun Sistem Kesehatan yang Lebih Modern
Melalui pendampingan dari BPKP Sumsel, Pemkot Prabumulih optimis dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih responsif dan modern. Evaluasi ini diharapkan menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Bumi Seinggok Sepemunyian.
Langkah ini menjadi bukti komitmen serius pemerintah kota dalam membenahi sektor pelayanan publik. Tidak hanya berbicara di atas kertas, tetapi turun langsung ke unit-unit garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan warga.
