PALEMBANG — Penegasan batas wilayah administrasi antara OKU Timur dan OKI memasuki babak baru setelah Kantor Wilayah BPN Sumsel memfasilitasi rapat koordinasi lintas instansi. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Sumsel, Ahmad Syahabuddin, menegaskan bahwa proses ini bukan sekadar urusan teknis peta, melainkan fondasi bagi tertib pemerintahan dan pelayanan publik ke depan.
Data Pertanahan Jadi Kunci Utama
Dalam forum tersebut, peserta membahas sinkronisasi data pertanahan dan informasi geospasial. Kepala Kantor Pertanahan OKI, Novi Agustrianto, menyebut koordinasi teknis menjadi faktor krusial agar proses penegasan batas berjalan objektif dan sesuai regulasi.
"Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait akan mempercepat penyelesaian batas wilayah serta meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang," ujar Novi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (27/6/2026).
Apa Saja yang Dibahas dalam Rapat?
Rapat ini tidak hanya membahas garis batas di atas kertas. Beberapa aspek teknis dan administratif turut menjadi agenda utama:
- Sinkronisasi data spasial — mencocokkan peta dasar antara BPN dan pemerintah daerah setempat.
- Kelengkapan dokumen pendukung — termasuk berita acara dan surat keputusan batas sebelumnya.
- Langkah lanjutan — penyusunan jadwal verifikasi lapangan dan penetapan batas definitif.
Mengapa Kepastian Batas Wilayah Penting?
Ahmad Syahabuddin menjelaskan bahwa penegasan batas administrasi memiliki dampak langsung pada perencanaan pembangunan. Tanpa batas yang jelas, alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan administrasi kependudukan bisa tumpang tindih.
"Penegasan batas wilayah menjadi bagian penting dalam menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kami siap mendukung melalui penyediaan data pertanahan dan informasi geospasial yang akurat," kata Ahmad.
Potensi Konflik di Masa Depan Bisa Diminimalkan
Sinergi antara Kanwil BPN, Kantah OKI, dan pemerintah provinsi dinilai strategis untuk mencegah sengketa batas yang kerap memicu gesekan antarwilayah. Dengan adanya kepastian hukum, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada program pembangunan tanpa dibayangi sengketa lahan.
Ke depan, hasil rapat ini akan ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan penetapan batas definitif yang melibatkan tim teknis dari kedua kabupaten. Proses ini diharapkan rampung dalam waktu dekat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
