PALEMBANG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan merespons cepat hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta. Rakor yang dibuka langsung oleh Menteri Hukum RI itu menjadi ajang evaluasi besar-besaran bagi seluruh jajaran kementerian.
Dalam forum tersebut, para pejabat Eselon I memberikan sejumlah arahan strategis. Penekanan utama meliputi percepatan realisasi anggaran yang akuntabel, penguatan pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan, serta digitalisasi pelayanan publik agar lebih cepat dan transparan hingga ke tingkat daerah.
Apa Arahan Utama dari Pusat?
Rakor langsung digeber dengan agenda pengarahan dari Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, hingga para Dirjen dan Kepala Badan. Beberapa highlight penting yang disampaikan antara lain soal efisiensi anggaran dan penguatan tata kelola.
Selain evaluasi, rangkaian acara juga diisi dengan peluncuran Harmoni Hari Pengayoman Ke-81 Tahun 2026, penyerahan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBBM), serta prosesi purnabakti. Salah satu tokoh yang dilepas adalah Sekretaris Jenderal Kemenkumham periode 2021-2024, Komjen Pol. Purn. Andhap Budi Revianto.
Langkah Konkret Kanwil Kemenkum Sumsel
Merespons hasil evaluasi tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan komitmen jajarannya. "Rakor ini memberikan arahan yang sangat jelas dari seluruh lini. Kami di Sumsel berkomitmen penuh untuk langsung menindaklanjuti poin-poin penting anev ini," ujarnya, Senin (6/7).
Pihaknya memastikan seluruh jajaran akan langsung melakukan akselerasi target kinerja pada Semester II. "Kami langsung menjadikan atensi. Rekomendasi dari pusat kita implementasi di daerah, dan performa di semester kedua ini harus jauh lebih maksimal dan akuntabel, khususnya pada target bidang Kekayaan Intelektual maupun Administrasi Hukum Umum," tegas Maju.
Langkah ini diambil agar dampak dari program Kementerian Hukum bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Sumatera Selatan. Akselerasi kinerja di semester kedua menjadi prioritas utama setelah evaluasi besar-besaran yang dilakukan di tingkat pusat.
