SUMATERA SELATAN — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan Kementerian Investasi dan Badan Pengaturan BUMN hampir dipastikan masuk ke dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kepastian susunan organisasi itu masih menunggu penerbitan Peraturan Presiden. Bocoran ini memberi gambaran awal soal pembagian tugas pemerintahan di sektor hilirisasi dan investasi.
Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi tengah menyiapkan struktur koordinasi yang akan menaungi sejumlah kementerian dan lembaga. Bahlil Lahadalia, yang juga masih menjabat Menteri ESDM, menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan mengenai penataan struktur kementerian dan lembaga di lingkungan pemerintahan di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Dua Lembaga yang Hampir Pasti Masuk
Bahlil menyebut Kementerian Investasi dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) hampir dipastikan berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Keduanya dianggap punya keterkaitan langsung dengan agenda hilirisasi yang menjadi fokus kementerian baru itu.
Untuk Kementerian Perindustrian, Bahlil belum berani memastikan. Ia mengaku hanya mengandalkan perkiraan pribadi soal kemungkinan kementerian itu ikut masuk.
“Kalau investasi dan BP BUMN itu hampir pasti. Kalau Perindustrian, feeling saya saja,” ujar Bahlil.
Menunggu Perpres Jadi Penentu
Susunan resmi kementerian dan lembaga yang berada di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi baru akan diketahui setelah Peraturan Presiden diterbitkan. Bahlil menegaskan kepastian struktur tersebut akan terlihat setelah Perpres keluar.
Ia belum memerinci bentuk koordinasi maupun pembagian kewenangan setiap kementerian dan lembaga yang nantinya berada dalam naungan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Informasi mengenai masuknya Kementerian Investasi dan BP BUMN pun masih perlu merujuk pada ketentuan resmi yang akan diterbitkan pemerintah.
Kaitan dengan Agenda Asta Cita
Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi berkaitan dengan agenda pemerintah dalam Asta Cita. Bahlil menyebut percepatan hilirisasi dan transisi energi membutuhkan konsolidasi melalui kementerian koordinator agar pelaksanaannya berjalan lebih cepat.
Penataan koordinasi kementerian dan lembaga ini juga terkait dengan pembagian tugas dalam pemerintahan. Dengan adanya kementerian koordinator yang menaungi sektor hilirisasi, investasi, dan BUMN, pemerintah berharap rantai pengambilan keputusan di sektor-sektor itu bisa lebih ringkas.
Bagi pelaku usaha, terutama di sektor pengolahan mineral dan energi, arah koordinasi ini menjadi sinyal soal siapa yang akan mengatur kebijakan investasi dan hilirisasi ke depan. Namun hingga Perpres terbit, susunan akhirnya masih bisa berubah.
