PALEMBANG — Pemerintah secara resmi mereaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Nasional 2026 untuk memperkuat pengawasan di wilayah rawan, termasuk Sumatera Selatan. Langkah ini menjadi respons cepat terhadap prakiraan cuaca ekstrem yang diprediksi melanda sebagian besar wilayah Sumatera tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa pengendalian karhutla harus dilakukan lebih dini dan terpadu. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama agar api tidak meluas di lahan gambut maupun mineral kering yang mendominasi wilayah Sumsel.
“Pengendalian karhutla harus dilakukan lebih dini, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas, dengan mengutamakan pencegahan sebelum api meluas,” ujar Djamari saat memimpin Apel Kesiapsiagaan di Griya Agung, Palembang.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih awal secara bertahap mulai April. Puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus, sementara fenomena El Niño akan berkembang signifikan pada periode Juli hingga September.
Kondisi ini menuntut kewaspadaan tinggi mengingat Sumatera Selatan memiliki riwayat kebakaran berulang. Meski data Kementerian Kehutanan menunjukkan penurunan luas karhutla di Sumsel dari 15.422 hektare pada 2024 menjadi 5.939 hektare pada 2025, pemerintah meminta seluruh pihak tetap siaga penuh.
Hingga April 2026, tercatat luas lahan yang terbakar baru mencapai 79,95 hektare. Namun, deteksi dini hotspot dan patroli terpadu terus ditingkatkan guna menjaga tren penurunan angka kebakaran tersebut di tengah ancaman cuaca yang lebih kering dari tahun sebelumnya.
Sektor swasta, khususnya pemegang konsesi kehutanan, turut memperkuat barisan pencegahan. APP Group bersama mitra pemasoknya seperti PT Bumi Mekar Hijau dan PT Bumi Andalas Permai, menyiagakan infrastruktur pemadaman modern untuk mendukung satgas daerah.
Direktur APP Group, Suhendra Wiriadinata, menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan pendekatan Integrated Fire Management (IFM). Strategi ini bertumpu pada empat pilar: pencegahan, persiapan, deteksi dini, dan respon cepat di lapangan.
“Melalui pendekatan Integrated Fire Management, kami memastikan seluruh upaya penanggulangan karhutla dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan berbasis masyarakat hingga pemantauan berbasis teknologi,” kata Suhendra.
Untuk mendukung operasional, disiagakan 907 personel Regu Penanggulangan Kebakaran (RPK) dan 48 personel Tim Reaksi Cepat. Kekuatan udara juga diperkuat dengan 3 helikopter patroli dan 2 helikopter water bombing, serta puluhan armada darat dan air seperti airboat untuk menjangkau lahan basah.
Selain kesiapan fisik, upaya pencegahan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat di sekitar konsesi melalui program Desa Makmur Peduli Alam (DMPA). Program ini telah berjalan di 31 desa yang tersebar di wilayah OKI, Banyuasin, dan Musi Banyuasin.
Sebanyak 633 warga yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dilibatkan aktif dalam patroli terpadu dan sosialisasi pengelolaan lahan tanpa bakar. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan ekosistem pencegahan yang berkelanjutan di tingkat tapak.
Pemerintah juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja. Seluruh kepala daerah dan Forkopimda di Sumatera Selatan diminta memastikan kesiapan peralatan dan edukasi publik berjalan beriringan guna menekan risiko bencana kabut asap.