PALEMBANG — Pemerintah pusat memberikan atensi khusus terhadap kesiapan Sumatera Selatan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) musim kemarau 2026. Mitigasi tahun ini berfokus pada penguatan sinergi instansi pusat dan daerah guna mencegah munculnya titik api di wilayah rawan.
Dalam apel siaga tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menginstruksikan reaktivasi desk penanggulangan karhutla. Satuan tugas ini berfungsi memperkuat sinkronisasi, pengendalian, hingga pemantauan kondisi lapangan secara real-time di seluruh penjuru Sumatera Selatan.
Desk ini juga bertugas mengevaluasi kebijakan sekaligus mempertegas penegakan hukum bagi pelanggar aturan lingkungan. Pemerintah menuntut keterlibatan aktif kementerian dan lembaga dalam rantai mitigasi demi menekan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.
“Melalui desk ini, kita harap seluruh kementerian, lembaga, dan seluruh unsur terkait lainnya ikut menjadi bagian dalam upaya mitigasi, pencegahan penanggulangan bencana, dan evaluasi penanggulangan penegakan hukum,” ujar Djamari Chaniago pada Rabu (6/5/2026).
Data teknis menunjukkan Sumatera Selatan mencatat progres positif dalam pengendalian titik api selama dua tahun terakhir. Pada 2024, luas karhutla mencapai 15.422 hektare, kemudian menyusut signifikan menjadi 5.339 hektare pada 2025.
Memasuki periode 1 Januari hingga 30 April 2026, luas lahan terbakar di Sumsel baru menyentuh angka 79 hektare. Meski demikian, pemerintah memperingatkan seluruh jajaran agar tidak terjebak rasa aman semu mengingat puncak kemarau belum terlewati.
“Penurunan ini harus disyukuri, tapi juga tidak boleh lengah. Capaian ini harus tetap dijaga dengan kerja keras dan lebih disiplin,” tegas Menko Polkam.
Djamari menjelaskan bahwa Sumatera Selatan memegang peranan strategis dalam peta pengendalian karhutla nasional. Hal ini mendasari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan wilayah ini sebagai prioritas pengawasan tinggi, terutama pada area perkebunan dan lahan gambut.
Karakteristik lahan gambut dan mineral kering di Sumsel memiliki tingkat kerawanan ekstrem saat terpapar suhu panas. Jika api mulai merambat di bawah permukaan gambut, proses pemadaman akan jauh lebih sulit dan menguras sumber daya besar.
“Sumsel wilayah strategis yang perlu perhatian serius. Wilayah ini memiliki kerawanan tinggi karena lahan gambut, mineral kering yang luas, dan area perkebunan yang memicu karhutla,” jelas Djamari.
Menutup arahan, Menko Polkam menegaskan koordinasi pusat dan daerah adalah harga mati. Kewaspadaan tanpa jeda menjadi kunci agar setiap indikasi kemunculan api tertangani cepat sebelum meluas menjadi bencana kabut asap.
“Karhutla adalah bencana yang berulang setiap tahun. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah. Koordinasi kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci agar penanganan dilakukan cepat dan tepat,” pungkasnya.