PALEMBANG — Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/901/VI/2026/SPKT/Polda Sumatera Selatan dan telah diterima pada 10 Juni 2026. Pelapor, Septiani, bertindak selaku kuasa hukum Yayasan PT PGRI Sumsel.
Dalam surat tanda penerimaan laporan (STPL), pelapor menduga Bukman Lian dan pihak lainnya memberikan keterangan tidak benar kepada Kementerian Hukum dan HAM pada April 2026. Keterangan itu terkait perubahan kepengurusan Yayasan PT PGRI Sumsel.
Pelapor menegaskan bahwa yayasan tersebut diduga belum terdaftar secara resmi di Kemenkumham. Meski begitu, oknum yang dilaporkan diduga telah menggunakan nama yayasan untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan berbagai tindakan hukum lainnya.
Perbuatan tersebut dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 391, Pasal 392, dan/atau Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pelapor mengaku mengalami kerugian material sebesar Rp76.080.000.000 akibat peristiwa itu.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, membenarkan adanya laporan tersebut. Namun, pihaknya masih melakukan verifikasi internal sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Nanti akan dicek lebih lanjut ke Ka SPKT dan Dirkrimum ya,” ujar Nandang melalui pesan singkat kepada awak media, Jumat (12/6/2026).
Hingga berita ini diturunkan, media masih berupaya memperoleh konfirmasi langsung dari Bukman Lian. Universitas PGRI Palembang sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Sumatera Selatan dengan ribuan mahasiswa aktif.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pimpinan institusi pendidikan tinggi dan nilai kerugian yang dilaporkan sangat besar. Publik menunggu perkembangan penyelidikan dari jajaran Polda Sumsel.