PALEMBANG — Rakornas BPGMN di Palembang membahas penguatan kelembagaan sekaligus koordinasi lintas pemerintahan dalam mencegah karhutla yang kerap bermula dari kawasan gambut. Gubernur Herman Deru menilai persoalan karhutla perlu disikapi menyeluruh, bukan hanya saat kebakaran terjadi.
Sumsel sebelumnya memiliki Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah (TRGD). Tim itu tetap dipertahankan, tetapi pelaksanaan kegiatannya sempat terkendala karena lembaga induknya tidak aktif sehingga dukungan pendanaan tidak bisa dilakukan.
Provinsi ini menampung sekitar 10 persen kawasan gambut nasional. Beban pengelolaan dan perlindungannya pun besar, terutama karena karhutla di Sumsel sering bermula dari lahan gambut yang mengering.
Herman Deru menyebut Rakornas digelar agar organisasi BPGMN bisa segera aktif kembali. "Kita ingin lebih serius dalam menyikapi masalah karhutla. Karena itu, kita menginisiasi Rakornas ini agar bersama-sama dengan Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan dapat mengaktifkan organisasi ini terlebih dahulu," ujarnya.
Melalui penguatan kelembagaan itu, ia berharap pengelolaan gambut berjalan lebih optimal dengan dukungan struktur organisasi dan pendanaan memadai. Targetnya, kelembagaan tersebut semakin aktif pada awal tahun mendatang.
Forum ini juga dipakai mengidentifikasi akar persoalan karhutla. Mulai dari kebiasaan masyarakat membuka lahan, kerusakan kawasan gambut yang sudah terjadi, hingga pelanggaran pembukaan lahan dengan cara membakar dalam skala kecil maupun besar.
"Bagaimana cara kita menangani gambut ini agar dapat mencegah kebakaran hutan? Inilah yang kita bahas melalui Rakornas untuk mengurai terlebih dahulu persoalannya, apakah berasal dari kebiasaan masyarakat, kerusakan yang sudah terjadi, atau adanya pelanggaran dalam pembukaan lahan dengan cara membakar," kata Herman Deru.
Ia menegaskan pencegahan karhutla harus menjadi komitmen bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Daerah yang punya kawasan gambut dan berpotensi terbakar menjadi prioritas.
Selain penguatan kelembagaan, Herman Deru menekankan pentingnya menjaga gambut agar tidak mengering. Ketinggian muka air gambut harus tetap di atas 0,4 meter dan air tertahan melalui penerapan sekat kanal.
Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kelembapan gambut sehingga risiko kebakaran bisa ditekan. Pemerintah Provinsi Sumsel juga akan mempertahankan personel yang selama ini terlibat penanganan persoalan tersebut.
Rakornas berlangsung dua hari. Selain diskusi dan pemaparan dari BPGMN, peserta dijadwalkan meninjau langsung ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) untuk melihat kondisi lapangan dan membahas langkah penanganan gambut lebih konkret.
"Harapan kita, selama dua hari ini kita bisa membahas persoalan tersebut, melihat contoh langsung, dan mendiskusikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Besok juga akan ada kunjungan langsung ke OKI sehingga upaya penanganan gambut ini bisa kita bahas lebih lanjut," tutup Herman Deru.