SUMATERA SELATAN — Presiden Prabowo Subianto buka suara soal rendahnya gaji guru dan pegawai negeri yang masih menjadi keluhan banyak pihak. Dalam sambutannya di acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026, Rabu (24/6), ia menegaskan bahwa akar masalahnya bukan semata karena kekurangan anggaran, melainkan karena kebocoran keuangan negara yang masih masif.
"Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Iya kan? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo dalam acara yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Kebocoran Capai Rp2.500 Triliun per Tahun
Menurut perhitungan pemerintah, potensi kebocoran anggaran negara mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun. Angka ini disebut Prabowo sebagai salah satu penyebab utama mengapa anggaran untuk sektor pendidikan dan kesejahteraan ASN selalu terasa kurang.
"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," tegasnya.
Prabowo meminta para ulama dan pemimpin masyarakat untuk ikut mencermati pengelolaan keuangan negara. Ia berharap dengan pengawasan bersama, kebocoran yang selama ini terjadi bisa ditekan sehingga anggaran bisa dialokasikan lebih efektif untuk rakyat.
Penataan BUMN: 240 Perusahaan Ditutup
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai kurang efisien. Prabowo mengaku baru mengetahui jumlah perusahaan pelat merah yang sebenarnya setelah menjabat sebagai presiden. Awalnya ia mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan, namun kenyataannya mencapai lebih dari 1.000 perusahaan.
"Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi Presiden baru saya tahu jumlahnya 1.000 lebih," ungkapnya.
Untuk menertibkan kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan penataan besar-besaran. Prabowo menyebut hingga saat ini sekitar 240 perusahaan BUMN telah ditutup. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban keuangan negara dan memastikan perusahaan yang tersisa benar-benar sehat dan produktif.
"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih sudah 240 yang kita tutup," ucap Prabowo.
Ia menegaskan, seluruh langkah perbaikan ini dilakukan demi meningkatkan tata kelola keuangan negara. Dengan begitu, di masa depan anggaran negara bisa digunakan secara lebih tepat sasaran, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan ASN di seluruh Indonesia.
