OKI — Pelatihan kepemimpinan perempuan melek hukum dan politik resmi digelar DPPPA Kabupaten OKI sebagai bagian dari program advokasi kebijakan dan pendampingan. Kegiatan ini menyasar peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi tahun depan.
Mengapa Kesadaran Hukum Jadi Modal Dasar Perempuan?
Kepala DPPPA Kabupaten OKI Hj. Arianti S.STP MM menyebut perempuan memiliki potensi setara dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin dan mengambil bagian dalam proses pembangunan. Menurutnya, literasi hukum dan politik menjadi langkah strategis memperkuat posisi perempuan di ruang publik.
"Melalui pelatihan ini kami ingin meningkatkan literasi hukum dan politik sehingga perempuan di OKI semakin percaya diri, memahami hak-haknya, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan pengambilan keputusan," ujar Arianti, Senin (29/6/2026).
Politik Bukan Sekadar Kuota, Tapi Ruang Pengabdian
Pelatihan menghadirkan anggota DPRD Kabupaten OKI, Hj. Sandra Atika, sebagai salah satu narasumber. Ia menegaskan keterlibatan perempuan dalam politik tak boleh berhenti pada pemenuhan kuota representasi semata.
"Politik adalah ruang pengabdian. Semakin banyak perempuan yang memahami proses politik dan berani terlibat, semakin besar peluang lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat," kata Sandra.
Apa Risiko Perempuan yang Buta Hukum?
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam OKI (Uniski), Hj. Azizah, menekankan bahwa kesadaran hukum merupakan fondasi penting bagi perempuan. Ia menjelaskan, pemahaman hukum yang baik membuat perempuan mampu mengambil keputusan secara tepat serta terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran maupun tindakan yang merugikan dirinya.
"Melek hukum membuat perempuan mengetahui hak dan kewajibannya, mampu mengambil keputusan secara tepat, serta tidak mudah menjadi korban maupun pelaku pelanggaran hukum. Pengetahuan hukum dan politik harus berjalan beriringan agar perempuan dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab," ujar Azizah.
Target: Lahirkan Perempuan Berdaya Saing dan Inklusif
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten OKI berharap lahir lebih banyak perempuan yang memiliki kesadaran hukum, berdaya saing, serta mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah. Program ini juga diyakini memperkuat kehidupan demokrasi yang lebih inklusif di tingkat lokal.
