PALEMBANG — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan gelombang pertama Banpres sudah cair dan langsung disalurkan ke daerah. Penerima tahap awal adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama empat kabupaten paling rawan: Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir.
Keempat wilayah itu dikenal memiliki titik api tinggi di lahan gambut. Karakter gambut membuat api mudah menyebar dan sulit dipadamkan meski hujan turun.
10 Kabupaten dan Kota Penerima Gelombang Kedua
Penyaluran tahap kedua rampung dengan nilai sama, Rp 100 miliar. Bantuan menyasar 10 daerah lain yang juga membutuhkan dukungan finansial segera.
- Ogan Komering Ulu Timur
- Ogan Komering Ulu
- Muara Enim
- Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
- Kota Palembang
- Ogan Komering Ulu Selatan
- Musi Rawas
- Empat Lawang
- Kota Prabumulih
- Kabupaten Lahat
Dengan selesainya dua tahap, seluruh dana Rp 200 miliar kini berada di tangan pemerintah daerah. Uang itu diminta segera dioperasikan untuk pemadaman dan pencegahan.
Peringatan Keras: Dana Presiden, Bukan Anggaran Biasa
Raja Juli menekankan integritas pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah diminta memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
"Mohon digunakan dengan transparan dan akuntabel. Ini adalah dana langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan karhutla, maka penggunaannya harus benar-benar berkaitan dengan upaya pemadaman dan pencegahan karhutla," tegasnya.
Dasar penyaluran, kata dia, adalah pertimbangan status kedaruratan di lapangan. Bukan alokasi rutin tahunan.
Di Luar BNPB, OMC, dan APBD
Banpres ini bersifat dukungan tambahan yang memperkuat. Anggaran berada di luar dana siap pakai BNPB, di luar biaya operasional modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing Kementerian Kehutanan, serta di luar APBD daerah.
Artinya, tidak ada pos anggaran lain yang tergeser oleh kucuran Rp 200 miliar tersebut. Daerah tetap memegang pagu fiskalnya sendiri.
Pemerintah pusat berharap sinergi pusat-daerah menguat. Personel di lapangan hingga teknologi pemadaman diharapkan optimal menekan ancaman kabut asap dan kerusakan lingkungan di Sumatera Selatan.
