PAGARALAM — Langkah preventif itu dipimpin langsung Kepala Kejari Pagaralam Dr. Ira Febrina, S.H, M.Si. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap tata kelola dapur dan distribusi makanan harus dimulai sejak awal, bukan setelah ada laporan masalah.
“Program MBG ini bukan hanya soal makanan, tetapi menyangkut kualitas generasi penerus. Karena itu kami hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan baik, transparan dan bebas dari penyimpangan,” ujar Dr. Ira Febrina di hadapan para kepala sekolah.
Bukan Sekadar Sosialisasi Biasa
Kajari menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif kejaksaan dalam mengawal program pemerintah. Pencegahan, menurutnya, jauh lebih penting daripada penindakan setelah terjadi pelanggaran.
“Kami ingin membangun pengawasan sejak awal melalui kolaborasi lintas sektor. Pencegahan jauh lebih penting agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak sekolah,” tambahnya.
Brosur Jaga Dapur MBG Jadi Panduan Kepala Sekolah
Dalam acara itu, Kejari Pagaralam secara simbolis menyerahkan brosur Jaga Dapur MBG kepada perwakilan sekolah. Brosur tersebut memuat pemahaman soal tata kelola program, transparansi penggunaan anggaran, hingga langkah-langkah pencegahan penyimpangan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagaralam Novi Apriyadi menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, dunia pendidikan membutuhkan pendampingan agar pelaksanaan program berjalan maksimal tanpa menimbulkan persoalan administratif maupun hukum.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Kejari Pagaralam yang ikut mendampingi dan memberikan pemahaman kepada seluruh kepala sekolah. Ini menjadi bentuk sinergi penting agar program MBG berjalan efektif, aman dan tepat sasaran,” kata Novi Apriyadi.
Mengapa Pengawasan dari Dapur Menjadi Krusial?
Di tengah besarnya anggaran dan harapan masyarakat terhadap keberhasilan MBG, celah penyimpangan kerap mengintai. Mulai dari pengadaan bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi, pemotongan porsi, hingga manipulasi data penerima manfaat.
Dengan melibatkan 205 kepala sekolah sebagai garda terdepan, Kejari Pagaralam berharap sistem pengawasan berbasis edukasi ini mampu menutup celah tersebut. Para kepala sekolah kini dibekali pemahaman untuk mendeteksi dan melaporkan potensi pelanggaran sejak dini.
Kegiatan yang juga dihadiri Korwil BGN Pagaralam ini menjadi salah satu upaya konkret membangun integritas di lingkungan pendidikan. Sebab, keberhasilan program gizi anak tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada komitmen semua pihak yang menjalankannya.
