SUMATERA SELATAN — Pratikno tiba di Lapangan Motang Rua, Ruteng, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Kepala BNPB Suharyanto. Ketiganya langsung memantau jalannya upacara bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai sebelum dijadwalkan meninjau lokasi pengungsian warga penyintas.
"Sejak hari pertama kejadian kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan," kata Pratikno usai upacara. Pernyataan itu menegaskan bahwa kehadiran kabinet di wilayah terdampak bukan seremonial, melainkan bagian dari komando penanganan darurat.
Sebaran Dampak Gempa dan Prioritas Distribusi Bantuan
Gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi Minggu (16/8) memporak-porandakan sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan. Data per Senin mencatat 54 orang meninggal dunia, dengan kerusakan bangunan terparah di Labuan Bajo, Ruteng, Maumere, dan Nagekeo.
Pemerintah membagi zona penanganan menjadi dua komando utama. Posko Labuan Bajo melayani kebutuhan Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere menjadi pusat distribusi untuk Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.
Strategi Logistik di Tengah Tantangan Geografis Kepulauan
Kondisi NTT yang terpecah dalam gugusan pulau memaksa pemerintah mengerahkan tiga jalur distribusi sekaligus. Enam pesawat disiagakan di Labuan Bajo dan lima di Maumere, ditambah helikopter untuk evakuasi medis darurat. Kapal Pelni dan feri dioperasikan untuk menjangkau wilayah terisolir seperti Pulau Palue di Kabupaten Sikka.
Di jalur darat, truk-truk logistik besar dikerahkan dari titik penyaluran utama menuju kecamatan-kecamatan terdampak, termasuk Kecamatan Reo di Kabupaten Manggarai. BNPB bersama unsur gabungan memastikan rute laut menjadi tulang punggung distribusi mengingat sejumlah lokasi hanya bisa diakses melalui dermaga kecil.
Alokasi Bantuan Presiden dan Koordinasi Politik
Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjadi pusat konsolidasi logistik sejak hari pertama. Sebanyak 50.000 paket bantuan dari Presiden Prabowo Subianto telah ditampung dan secara bertahap diterbangkan ke dua posko utama di NTT.
Pemerintah pusat juga memperkuat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) DPR RI serta pemerintah daerah. Langkah ini untuk memastikan hak dasar warga yang mengungsi—mulai dari pangan, air bersih, hingga layanan kesehatan—tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Pratikno menegaskan masa darurat ditangani secara terintegrasi dengan pembagian tugas antar kementerian dan lembaga di tiap wilayah terdampak. Jadwal peninjauan ke lokasi pengungsian usai upacara menjadi agenda berikutnya untuk memastikan bantuan benar-benar tiba di tangan penyintas.
