PALEMBANG — Nilai-nilai adat yang masih hidup di tengah masyarakat Sumatera Selatan berpotensi menjadi modal politik yang signifikan di era otonomi daerah. Hal ini menjadi fokus kajian tim dosen Universitas Terbuka yang mencoba memotret transformasi simbol budaya, hubungan kekerabatan, hingga pengaruh tokoh adat dalam kontestasi pemilu dan pilkada.
Penelitian berjudul "Dari Adat ke Agenda Politik: Peran Kebudayaan Lokal dalam Pembentukan Identitas Politik di Sumatera Selatan" ini diketuai langsung oleh Dekan FHISIP Universitas Terbuka, Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si.
Marga dan Buay Masih Pengaruhi Pilihan Politik?
Meskipun sistem pemerintahan marga secara formal telah diubah sejak era Orde Baru, struktur sosial yang terbentuk dari tradisi tersebut ternyata tidak ikut hilang. Jejaring kekerabatan, simbol adat, dan narasi sejarah dinilai masih hidup dan justru berkembang menjadi bagian dari dinamika politik lokal.
Menurut Dr. Meita, dalam konteks Sumatera Selatan, hubungan kekerabatan seperti marga dan buay masih dapat memengaruhi relasi sosial masyarakat. Dalam situasi tertentu, jaringan ini berpotensi menentukan arah dukungan politik terhadap kandidat tertentu.
Fokus Kajian: Dari Simbol Adat hingga Risiko Polarisasi
Tim peneliti menggali lima persoalan utama dalam FGD tersebut. Pertama, bagaimana nilai dan praktik adat masih berfungsi dalam kehidupan sosial politik. Kedua, cara aktor politik memobilisasi identitas adat untuk membentuk preferensi masyarakat.
Ketiga, kaitan antara struktur genealogis seperti marga dan buay dengan pilihan politik. Keempat, proses transformasi adat menjadi modal politik dalam kontestasi elektoral. Kelima, dampak penggunaan identitas adat terhadap integrasi sosial dan kualitas demokrasi di tingkat lokal.
"Penelitian ini juga melihat bagaimana adat dapat berubah menjadi modal politik. Nilai dan simbol budaya yang awalnya berfungsi sebagai identitas sosial dapat dimanfaatkan dalam strategi politik, misalnya melalui pendekatan kepada tokoh adat," kata Meita dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).
Ada Sisi Gelap di Balik Penguatan Identitas
Meita mengingatkan bahwa penggunaan identitas adat dalam politik tidak selalu berdampak positif. Jika digunakan secara eksklusif, identitas adat berpotensi menimbulkan polarisasi atau memperkuat sekat-sekat sosial di tengah masyarakat.
"Karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat adat sebagai instrumen politik, tetapi juga mengkaji dampaknya terhadap integrasi sosial dan kualitas demokrasi di tingkat lokal," tegasnya.
Diskusi Tak Hanya soal Momen Pemilu
Para peserta FGD juga diminta memberi pandangan tentang nilai kepemimpinan adat yang masih relevan serta peran tokoh adat di masyarakat. Diskusi turut menyoroti apakah penggunaan identitas adat hanya terjadi saat kontestasi politik, atau benar-benar dilanjutkan dalam bentuk program pembangunan dan kebijakan pemerintah setelah pemilu selesai.
Selain tokoh adat, penelitian ini melibatkan akademisi, pengamat politik, perwakilan instansi pemerintah, serta elemen masyarakat sipil dari lima kabupaten di Sumatera Selatan.
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian politik identitas, antropologi politik, dan politik lokal di Indonesia. Secara praktis, temuan ini juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pelestarian adat dan penguatan tata kelola pemerintahan.
